PERENCANAAN PEMERINTAH YANG MULTI DIMENSI

BAB 1

PENDAHULUAN     

1.1  Latar Belakang

Dalam pandangan posisi pusat yang ditempati oleh pemerintah dari negara pada proses perkembangan dan dalam kenyataan bahwa mereka ingin menggunakan alat-alat terbatas menurut cara mereka ke arah perubahan sosio-ekonomis yang cepat dan jangkauan jauh, disini bimbingan yang tepat dan terarah menjadi amat penting.Hal ini hanya dapat dijamin jika perencanaan pemerintah benar-benar sehat.

Gambaran ini terutama terkait dengan berbagai kegiatan perencanaan dan hubungan antarnya.Pedoman semacam ini dilengkapai dengan hubungan model.Ini dapat dipergunakan pada permulaan untuk menentukan arah yang harus diambil oleh proses dari perencanaan pemerintah.

Model hubungan dari perencaan pemerintahan yang multi dimensi bukanlah suatu model yang dapat dipakai dalam segala situasi.Yang harus dipahami bahwa perbedaan dari problem-problem pembangunan sangat luas. Hal itu harus disesuaikan dengan keadaan konteks pembangunan itu sendiri.

Diharapkan konstruksi dari model hubungan dan percobaan dari perencanaan pemerintah seperti kasus di Suriname terhadap model ini akan menolong melengkapi pandanagn kedalam yang lebih jauh menuju paad proses perencanaan pemerintah di negara-negara berkembang.Dengan demikian, tidak ada salahnya kita menambah pengetahuan dengan macam perencanaan ini dalam waktu yang sesingkat mungkin, guna kepentingan dan perkembangan pembanguann negara.

                                                                                                                                    1

1.2  Tujuan

1.      Mengetahui dan memahami Konsep Perencanaan Pemerintahan yang Multi Dimensi

2.      Mengetahui dan memahami segala dimensi dari model Multi Perencanaan Pemerintah

3.      Mengetahui dan memahami Hubungan Antar Dimensi-dimensi Model Perencanaan Pemerintah yang Multi-Dimensi

4.      Mampu mengkaji dengan baik segala tentang Pemerintahan yang Multi Dimensi serta mampu menjadi pengimplementasi yang bijak dalam penerapannya secara nyata.

1.3  Rumusan Masalah

1.      Apa yang disebut pemerintahan yang multi dimensi?

2.      Apa saja yang menjadi konsep dalam pemerintahan yang multi dimensi?

3.      Apa saja yang tergolong dalam dimensi dari model multi perencanaan pemerintah?

4.      Bagaimana hubungan antar dimensi-dimensi model perencanaan pemerintah yang multi-dimensi?

 

                                                                                                                                    2

BAB II

PEMBAHASAN

                                                       

PERENCANAAN PEMERINTAH

YANG MULTI DIMENSI

 

2.1  Konsep Perencanaan Pemerintah Yang Multi Dimensi

Perencanaan pemerintah yang Multi Dimensi adalah Sistem perencanaan yang termasuk di dalamnya subyek perencanaan yang terdiri dari seluruh bagian administrasi pemerintah yang ada hubungannya dengan sasaran-sasaran yang telah di tetapkan dan mengemukakan ukuran-ukuran yang terpandang penting untuk mencapai sasaran-sasaran itu.

Ukuran-ukuran itu menunjukkan jalan yang didalamnya tercakup alat-alat yang tersedia untuk dipergunakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan situasi setempat.

Obyek perencanaan dalam hal ini adalah seluruh aspek dari negara dan rakyat termasuk pula pemerintah yang memiliki subyek perencanaan.

Dalam merumuskan konsep ini hendaknya dibedakan antara subyek perencanaan, umpamanya perorangan atau organisasi yang melaksanakan perencanaan  dan obyek perencanaan, seperti masyarakat, daerah atau bagian dari pada struktur sosio-ekonomis yang ada hubungannya dengan perencanaan.

Pertama, sumbangan-sumbangan yang dibuat pada konsep perencanaan oleh berbagai keharusan (ekonomi, sosiologi dan perencanaan fisik) dibagi kedalam mekanisme pemerintahan yang menyangkutkan dirinya dengan perencanaan (subyek perencanaan).

2.2  Dimensi Model Multi Perencanaan Pemerintah

Model yang di bahas dalam dalam bagian ini ada beberapa macam. Berbagai macam model ini dimaksudkan untuk membedakan hubungan antara yang berubah-ubah dalam cara yang non matematik dalam bentuk suatu pola hubungan. Di sini bagian-bagian pelengkap dari proses perencanaan pemerintah digariskan dalam empat kelompok dari dimensi-dimensi, seperti tingkatan-tingkatan, sektor-sektor, segi-segi dan tahap-tahap diistimewakan.

                                                                                                                                                                                3

2.2.1    Tingkatan-tingkatan

Pembagian ini memiliki hubungan pada kedua subyek perencanaan dan obyek perencanaan.

Tingkatan-tingkatan tersebut dibedakan dalam tiga tingkatan yaitu:

a)      Tingkatan nasional dari perencanaan pemerintah yang multi dimensi adalah sebagian dari perencanaan pemerintah yang dilaksanakan oleh sebuah badan perwakilan pemerintah pusat dan mempunyai hubungan ke daerah, serta dilaksanakan oleh pemerintah itu. Hasil perencanaan nasional, rencana-rencana nasional tidak dapat dilaksanakan sebagai suatu ketentuan, sebab kesemua itu adalah rencana-rencana induk/koordinatif.

b)      Daerah perencanaan pada tingkatan regional memiliki kriteria utama yang ditetapkan, yaitu daerah hendaknya merupakan daya yang leluasa untuk memelihara problema-problema dan fungsi-fungsi dalam proporsi manajemen; dan itu berarti, bahwa tujuan dari perencanaan pemerintah pada tingkatan regional harus mencerminkan struktur sosial, ekonomi dan fisik yang tertentu dan homogen.Rencana regional sama seperti halnya rencana nasional, lebih merupakan bentuk asli dari kerangka umum, artinya masih membutuhkan pengerjaan dalam perincian yang lebih mendalam, sebelum dapat dikemukakan kepada organisasi eksekutif untuk pelaksanaannya.

c)      Perencanaan pada tingkat lokal diarahkan pada bagian yang khusus dan jelas dari obyek perencanaan, misalnya pemekaran daerah atau proyek pembukaan daerah, pembangunan rumah sakit yang baru dan lain-lain.Subyek perencanaan dapat ditempatkan pada tingkatan pemerintahan lokal, tapi mungkin juga organisasi perencanaannya ada pada tingkatan regional atau nasional.

Model lain dari perencanaan adalah perencanaan proyek, dimana semua hal yang terperinci dikerjakan penuh, sehingga proyek yang bersangkutan siap untuk dilaksanakan.Perencanaan proyek biasanya dikerjakan oleh organisasi eksekutif.

Ketiga macam perencanaan pemerintah itu dapat dikatakan sebagai perencanaan horizontal, sebab mereka masing-masing berhubungan pada satu tingkatan pemerintahan.

                                                                                                            4

2.2.2    Sektor-sektor

Perencanaan Sektor dinyatakan sebagai perencanaan vertikal, yakni untuk memperlihatkan suatu antar hubungan pada berbagai tingkatan dalam sektor yang di berikan itu.

Obyek perencanaan dapat diklasifikasikan atas dasar berbagai kegiatan yang di lakukan dalam masyarakat ( sektor-sektor ).

2.3.Segi-segi

Betapa pun, obyek perencanaan dari pemerintah yang multi dimensi itu di klasifikasikan, tapi segi-segi sosial, ekonomi atau fisik senantiasa ada dan erat hubungannnya.

Setiap segi memperoleh perhatian yang tidak sama besar, namun tergantung pada perkembangannya yang saling berbeda terutama terhadap perencanaan sektor atau perencanaan pada berbagai tingkatan.

2.4.Tahap-tahap

Proses perencanaan sangat erat terkait dengan semua kegiatan pemerintah. Atas dasar itu, proses kegiatan-kegiatan pemerinath harus dianaliasis secara cermat sebelum proses perencanaan dilakukan.

a)      Merumuskan sasaran-sasara ; berbagai kemungkinan hendaknay diprediksi disini antar rencana sasaran dan sasaran senyatanya.Rencana sasaran memegang peranan yang penting umpamanya dalam acara partai-partai politik.

b)      “Stock-taking” dan pemeriksaan ; adalah penting, bahwa perencanaan memiliki gambaran yang cukup diantaranya mengenai situasi yang oleh perencana harus dijadikan dasar dan alat-alat yang tersedia.Bagaimanapun juga perencana perlu untuk menguji tentang kebenaran dan prasarana daripada data-data yang dikumpulkanoleh organisasi-organisasi research guna membangun dasar analisa dari situasi sekarang.

c)      Pembuatan rencana dapat dibagi dalam tujuh bagian :

1.      Perencanaan harus dimulai dengan menganalisis situasi sekarang, denagn memprediksi sasaran-sasaran yang harus di capai.

2.      Langakh selanjutnya ialah menentukan prioritas “action program” ; mana yang harus dilaksanakan dalam waktu dekat untuk mencapai sasaran-sasaran, ditetapakan dalam tahap yang terdahulu.Disarankan untuk membuat “alternative program” dalam rencana-rencana ayng terpenting.

                                                                                         5

3.      Waktu dan metode yang dibutuhkan untuk pelaksanaan dari tiap program haruslah ditentukan.

4.      Berbagai “action program” hendaknay ditinjau dari latar belakang dan situasi sekarang, alat-alat ayng tersedia dan periode (jangka waktu) yang diperlukan untuk pelaksanaannya.

5.      Pemilihan haruslah dibuat diantara program-program yang optimal dan praktis.

6.      Dalam keadaan-keadaan umumnya, sejumlah “action program” yang terwujud bersama-sama dalam satu rencana, haruslah diintegrasikan.

7.      Akhirnya hasil-hasil dari paad kegiatan-kegiatan yang dihubungkan oleh bagian-bagian yang terdahulu haruslah diuraikan pula tujuan-tujuan, analisa singkat mengenai situasi sekarang serta program-program pelaksanannya yang tepat.

d)     Menetapkan rencana ; suatu waktu rencana dibuat oleh badan pelaksana haruslah disahkan, pertama oleh pemerintah dan kemudian oleh Dewan Perwakilan Rakyat.Seksi yang bertanggungjawab politis bagi pemerintahan, Dewan. Menteri dapat melimpahkan wewenang untuk mengesahkan rencana-rencana yang kurang penting pada seksi-seksi administratif.Hanya rencana-rencana yang paling penting saja dikemukakan terpisah kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk disahkannya, meskipun dalam mengesahkan Anggaran Belanja, Dewan Perwakilan Rakyat telah menyinggung pula semua rencana dengan cara yang sama.

e)      Pelaksanaan ; Apabila pengesahan telah diperoleh, renacna telah siap untuk dilaksanakan, dapat dipercayakan kepada badan-badan pemerintah seluruh atau sebagiannya, tapi dapat pula diberikan kepada perusahaan-perusahaan swasta. Dalam hal ini, pemerintah pada tempatnay untuk tetap bertanggungjawab sejauh rencana-rencana yang ada hubungannya dengan kegiatan-kegiatannya sendiri.

f)       Evaluasi ; Perencanaan pemerintah adalah panduan untuk memberikan petunjuk pembangunan dalam negeri menurut garis-garis tertentu. Pada hakikatnya merupakan proses pengarahan.Rencana-rencana haruslah dibuat dengan dasar yang matang, sementara perubahan-perubahan besar dan laus senantiasa terjadi.Evaluasi sangat perlu dilakukan oleh

                                                                                                6

lembaga-lembaga research yang independen dan erat bekerjasama dengan badan-badan perencanaan dan eksekutif.

Proses perencanaan adalah merupakan perencanaan yang terus menerus, yaituseperti halnay penilaian mengelilingi lingkaran perencanaan, yang satu denagn yang lainnya mengambil jalan bawah. Berbagai tahap dan lingkaran kadang-kadang melampaui batasnya.

2.3  Hubungan Antar Dimensi-Dimensi Model Perencanaan Pemerintah yang Multi Dimensi

Setelah membuat garis besar yang singkat mengenai berbagai unsur kearah penentuan proses perencanaan pemerintah yang multi dimensi, kita lanjut mengenai pemikiran tentang hunungan antar berbagai dimensi.

a)      Hubungan antar berbagai tingkatan dari perencanaan adalah hierarkis alamiah.Hubungan antar dari padanya telah di tentukan dan di persatukan yang satu dengan yang lain.

b)      Sektor-sektor yang di jalin erat, berbagai rencana sektor sangat penting untuk di hubungakan antara satu dengan yang lain.

c)      Perencanaan senantiasa mengadakan pendekatan secara kolektif dan tidak secara perorangan. Berbagai rencana untuk obyek perencanaan haruslah diperlakukan dengan suatu cara yang dapat di pahami.

d)     Ketiga tahapan dari proses perencanaan adalah jelas di hubungkan yang satu dengan yang lainnya.

e)      Hubungan antara tingkaatan-tingkatan dan tahapan-tahapan dari proses perencanaan adalah berbeda-beda

f)       Hubungan anatra perencanaan ( tingkatan ) horinsontal dan sektor perencanaan vertikal ( sektor ) menempati posisi pusat dalam koordinasi dan integrasi dari seluruh proses perencanaan pemrintah.

                                                                                                                                    7

BAB III

PENUTUP

                                                                                         

Kesimpulan

Model hubungan dari perencanaan pemerintah yang multi dimensi bukanlah suatu model yang dapat di pakai dalam segala situasi. Yang harus di pahami bahwa perbedaan dari problem-problem pembangunan sangat luas. Hal itu harus di sesuaikan dengan keadaan konteks pembangunan itu sendiri.

 

                                                                                                                                    8

DAFTAR PUSTAKA

Syarifudin, Ateng. Kapita Selekta. Yogyakarta:Citra Media, 2006.

https//www.pemerintahan multi dimensi.com